Home / Berita Nasional / Hukum dan Kriminal / News

Jumat, 30 Juli 2021 - 06:00 WIT

Pakai Debt Collector ‘Barbar’, Perusahaan Kredit Siap-siap Kena Sanksi ini

Ilustrasi debt collector 'barbar' saat menagih hutang ke nasabah perusahaan kredit. (Foto: Google.com)

Ilustrasi debt collector 'barbar' saat menagih hutang ke nasabah perusahaan kredit. (Foto: Google.com)

EKONOMI, KONTRAS MEDIA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali memperingatkan para perusahaan pembiayaan yang menyalahgunakan jasa debt collector untuk menagih hutang.

Jika terbukti ada aturan yang dilanggar pihak perusahaan, maka sanksi berat akan diberikan.

Juru bicara OJK, Sekar Putih Djarot mengatakan, sanksi yang berlaku berupa peringatan, pembekuan usaha, hingga yang paling berat adalah pencabutan izin usaha bila menyalahgunakan jasa debt collector.

“OJK akan menindak tegas perusahaan pembiayaan yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. OJK telah memberi sanksi kepada sejumlah perusahaan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan, baik berupa sanksi peringatan, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha,” kata Sekar dalam keterangannya, Kamis (29/7/2021) dikutip dari detikfinance

Dirinya menegaskan perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector wajib memastikan seluruh debt collector yang menjadi mitra telah memiliki Sertifikat Profesi.

Dalam proses penagihan pun harus menaati peraturan perundang-undangan.

BELI MOBIL DENGAN HARGA TERJANGKAU HUBUNGI/KLIK GAMBAR :

iklan toyota kotamobagu

SCROLL TO RESUME CONTENT



“Debitur juga harus memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban. Mereka harus menyampaikan kepada perusahaan pembiayaan jika memiliki kendala dalam pembayaran angsuran,” kata Sekar.

Mengacu pada POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, perusahaan diperbolehkan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan. Dalam hal ini adalah debt collector.

Dalam proses penagihan, debt collector diwajibkan membawa sejumlah dokumen:
1. Kartu identitas
2. Sertifikat Profesi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di OJK
3. Surat tugas dari perusahaan pembiayaan
4. Bukti dokumen wanprestasi debitur
5. Salinan sertifikat jaminan fidusia

Dalam menjalankan proses penagihan, debt collector dilarang melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial, antara lain:
1. Menggunakan cara ancaman
2. Melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan
3. Memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal

Jika hal tersebut dilakukan, bagi debt collector maupun Perusahaan Pembiayaan terkait akan dapat berpotensi terkena sanksi hukum berupa pidana maupun sosial berupa stigma negatif dari masyarakat.

Share :

Baca Juga

Soal Tes CPNS 2021

News

Lakukan Hal ini, Pelamar CPNS 2021 Siap-siap Ditolak!
Soal SKD CPNS 2021

Berita Nasional

Catat Sekarang! ini Bocoran Soal SKD CPNS 2021
Tri Rismaharini

Berita Nasional

Risma Ungkap Fakta Bansos Banyak Tersalur ke Keluarga Lurah dan Kepala Desa
Positif covid-19

News

6.982 Kasus Baru Konfirmasi Positif Covid-19 Hari ini di Indonesia
Demo Buruh

Berita Nasional

Ribuan Buruh Akan Lakukan Aksi Unjuk Rasa di Gedung MK

News

Organisasi Pemuda dan Pencinta Alam Gelar Aksi Galang Dana Bantuan Untuk Korban Bencana Alam
WhatsApp

Berita Nasional

Beredar Kabar WhatsApp Curi Data Rekening Bank Ternyata Hoax
Gaji ke-13 PNS

Berita Nasional

Ini Jadwal Cair dan Besaran Gaji ke-13 PNS