Home / Berita Nasional / Hukum dan Kriminal / News

Jumat, 30 Juli 2021 - 06:00 WIB

Pakai Debt Collector ‘Barbar’, Perusahaan Kredit Siap-siap Kena Sanksi ini

Ilustrasi debt collector 'barbar' saat menagih hutang ke nasabah perusahaan kredit. (Foto: Google.com)

Ilustrasi debt collector 'barbar' saat menagih hutang ke nasabah perusahaan kredit. (Foto: Google.com)

EKONOMI, KONTRAS MEDIA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali memperingatkan para perusahaan pembiayaan yang menyalahgunakan jasa debt collector untuk menagih hutang.

Jika terbukti ada aturan yang dilanggar pihak perusahaan, maka sanksi berat akan diberikan.

Juru bicara OJK, Sekar Putih Djarot mengatakan, sanksi yang berlaku berupa peringatan, pembekuan usaha, hingga yang paling berat adalah pencabutan izin usaha bila menyalahgunakan jasa debt collector.

“OJK akan menindak tegas perusahaan pembiayaan yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. OJK telah memberi sanksi kepada sejumlah perusahaan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan, baik berupa sanksi peringatan, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha,” kata Sekar dalam keterangannya, Kamis (29/7/2021) dikutip dari detikfinance

Dirinya menegaskan perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector wajib memastikan seluruh debt collector yang menjadi mitra telah memiliki Sertifikat Profesi.

Dalam proses penagihan pun harus menaati peraturan perundang-undangan.

ADVERTISEMENT

Sunat Moderen - Kota Kotamobagu Bolaang Mongondow Sulawesi Utara

SCROLL TO RESUME CONTENT


“Debitur juga harus memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban. Mereka harus menyampaikan kepada perusahaan pembiayaan jika memiliki kendala dalam pembayaran angsuran,” kata Sekar.

Mengacu pada POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, perusahaan diperbolehkan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan. Dalam hal ini adalah debt collector.

Dalam proses penagihan, debt collector diwajibkan membawa sejumlah dokumen:
1. Kartu identitas
2. Sertifikat Profesi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di OJK
3. Surat tugas dari perusahaan pembiayaan
4. Bukti dokumen wanprestasi debitur
5. Salinan sertifikat jaminan fidusia

Dalam menjalankan proses penagihan, debt collector dilarang melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial, antara lain:
1. Menggunakan cara ancaman
2. Melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan
3. Memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal

Jika hal tersebut dilakukan, bagi debt collector maupun Perusahaan Pembiayaan terkait akan dapat berpotensi terkena sanksi hukum berupa pidana maupun sosial berupa stigma negatif dari masyarakat.

Share :

Baca Juga

Gempa Bumi

News

Gempa M7,1 di Kepualauan Talaud, Rumah hingga Gereja Dilaporkan Rusak
Fatwa MUI

Berita Nasional

Vaksin Covid-19 Batalkan Puasa? ini Fatwa MUI

Hukum dan Kriminal

Diduga Jual Kupon Judi Togel, Pasangan Suami Istri di Kotamobagu Ditangkap Polisi
Air Laut Banjiri Mantos dan Megamas

Manado

BMKG Ungkap Penyebab Gelombang Air Laut Banjiri Mantos dan Megamas
Pendapatan daerah

News

Optimalisasi Pendapatan Daerah Disosialisasikan
Varian Baru Virus Corona

Berita Nasional

70 Persen Lebih Menular, Varian Baru Virus Corona Sudah Masuk di Indonesia?
Pasar Beriman Tomohon

News

Buat Komitmen, Pedagang Pasar Beriman Tomohon Tidak Jual Daging Satwa Liar Dilindungi
virus corona

Berita Nasional

Positif Corona di Indonesia Tambah 11.703, Kasus Kematian Pecah Rekor