kiri kanan

Home / Hukum dan Kriminal / News

Jumat, 21 Mei 2021 - 16:30 WIT

Data Pribadi Diduga Bocor, Direksi BPJS Dipanggil Kemenkominfo

Kantor pusat BPJS Kesehatan. (Foto: Istimewa)

Kantor pusat BPJS Kesehatan. (Foto: Istimewa)

HUKRIM, KONTRAS MEDIA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memanggil direksi BPJS Kesehatan terkait dugaan kebocoran data. Hal ini dilakukan untuk investigasi.

“Hari ini, Jumat (21/05/2021). Kementerian Kominfo melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor untuk proses investigasi secara lebih mendalam sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019,” kata Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi dikutip dari laman resmi kementerian, Jumat (21/5/2021).

Ia menambahkan sampel data pribadi yang beredar telah diinvestigasi sejak 20 Mei 2021. Investigasi menemukan bahwa akun bernama Kotz menjual data pribadi di Raid Forums. Akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi (reseller).

Dijelaskan bahwa data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data.

“Sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada struktur data yang terdiri dari Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan,” lanjutnya.

BELI MOBIL DENGAN HARGA TERJANGKAU HUBUNGI/KLIK GAMBAR :

SCROLL TO RESUME CONTENT



Kementerian Kominfo telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran data lebih luas dengan mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut.

“Terdapat 3 tautan yang terindetifikasi yakni bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. Sampai saat ini tautan di bayfiles.com dan mega.nz telah dilakukantakedown, sedangkan anonfiles.com masih terus diupayakan untuk pemutusan akses segera,” tuturnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) yang sistem elektroniknya mengalami gangguan serius akibat kegagalan perlindungan data pribadi wajib untuk melaporkan dalam kesempatan pertama kepada Kementerian Kominfo dan pihak berwenang lain.

Selain itu, PSE juga wajib untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, dalam hal diketahui bahwa terjadi kegagalan perlindungan data pribadi.

Share :

Baca Juga

Banjir dan Tanah Longsor

Manado

Siagakan BPBD, Gubernur Sulut Imbau Warga Waspada Banjir dan Tanah Longsor
Vaksin Sinovac

Berita Nasional

Ini Negara-negara di Dunia Yang Memakai Vaksin Sinovac Buatan China
Hari Lahir Pancsila

News

25 Bingkai Ucapan Hari Lahir Pancasila 2021 Gratis, Unggah Fotomu Sekarang

Hukum dan Kriminal

Tanda Larangan Parkir Disepelekan, Ban Kendaraan Digembosi
Tanah Longsor

Manado

Tertimbun Tanah Longsor, 3 Warga Manado Ditemukan Tewas
BBM

Ekonomi

Harga BBM di Sulut Turun, ini Besaran Potongannya
Beasiswa S1

Berita Nasional

Cek Sekarang, Kemenag Buka Pendaftaran Beasiswa S1 ke Timur Tengah
Paskibraka

News

Dispora Kotamobagu Segera Salurkan Bantuan bagi Atlet PON XX dan MMA